Inakor Soroti Potensi Korupsi,Setwan DPRD Cimahi Dinilai Tebang Pilih dalam Kemitraan Media

 

 Cimahi ,JagatPewarta.Com- Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Kota Cimahi kembali menjadi sorotan. Kali ini, kritik tajam datang dari Ketua LSM Indonesia Anti Korupsi (Inakor), Marcky Polii, yang menilai adanya praktik tebang pilih dalam kerjasama dengan kalangan media.

Dalam keterangannya di Kantor DPRD Kota Cimahi, Rabu (21/5/2025), Marcky mengungkapkan kekecewaannya atas pola kemitraan yang diterapkan oleh pihak Setwan. Menurutnya, para jurnalis yang aktif meliput kegiatan dewan justru kerap diabaikan kontribusinya.

“Ada beberapa wartawan seperti Bagdja, Sinta, Temy, Efrikal, saya sendiri, Anas, dan Adang yang hampir selalu hadir dalam setiap kegiatan dewan, dari sidang paripurna hingga reses. Tapi ironisnya, justru mereka yang tak pernah absen ini tidak mendapatkan penghargaan apa pun dari pihak Setwan,” ungkap Marcky.

Lebih lanjut, Marcky menyoroti dugaan bahwa sebagian besar artikel yang dikumpulkan untuk keperluan administrasi kemitraan justru hasil salinan (copy-paste) dari sumber lain, tanpa kontribusi jurnalistik nyata.

“Ini mencederai semangat kemitraan yang adil dan transparan. Saya melihat ini sebagai preseden buruk, tidak hanya bagi Setwan, tapi juga citra Pemerintah Kota Cimahi secara keseluruhan,” tegasnya.

Ia juga menilai bahwa wartawan yang benar-benar bekerja di lapangan kerap tidak diakomodasi dalam program kemitraan media, meski sering meliput hingga larut malam.

“Padahal berita mereka yang selalu tayang dan mengisi ruang publik. Tapi ironisnya, anggaran justru dinikmati oleh oknum-oknum yang tak pernah terlihat di lapangan. Ini kejanggalan serius,” lanjut Marcky.

Atas kondisi ini, Inakor mendesak agar dilakukan audit menyeluruh terhadap pengeluaran anggaran media oleh Setwan DPRD Kota Cimahi.

“Ini berpotensi menjadi bagian dari perputaran praktik tindak pidana korupsi. Pihak berwenang harus segera turun tangan,” pungkas Marcky.

Seorang narasumber yang enggan disebutkan namanya (TS) mengangkat pertanyaan mendasar: Apakah ada anggaran khusus untuk publikasi anggota dewan? Jika ada, dari mana sumber dana itu berasal? Dan yang paling penting berapa besar anggaran yang digelontorkan DPRD Kota Cimahi untuk dokumentasi dan publikasi kegiatan para wakil rakyat?

Publikasi memang kerap diklaim sebagai bagian dari kinerja kelembagaan, alat sosialisasi kegiatan legislatif kepada masyarakat. Tapi di balik narasi transparansi, muncul kekhawatiran: benarkah informasi yang disebarkan relevan bagi publik? Ataukah hanya menjadi etalase politik yang dibingkai indah menjelang pesta demokrasi?

Transparansi menjadi kata kunci. Warga Kota Cimahi berhak tahu berapa anggaran yang digunakan, ke mana larinya, dan apa dampaknya bagi masyarakat.

"Kalau memang uang publik yang dipakai, maka sudah seharusnya setiap rupiah membawa manfaat kembali ke rakyat. Bukan hanya untuk memperbesar wajah wakil rakyat di baliho pinggir jalan," pungkasnya. (F44HY)