Sulthan Mujahid Abdul Jabbar Ajak Jaga Kondusifitas Jelang Musda KNPI

 JagatPewarta.com,- CIMAHI - Verivikasi Calon Ketua KNPI Kota Cimahi 2025-2028 komunikasi yang sebenarnya kemarin-kemarin dirasa ada beberapa konflik yang memanaskan para OKP terhadap rekonsiliasi atau keputusan para calon kandidat.

Berlangsung di Aula A Pemkot Cimahi pada Sabtu 8 Agustus 2025. Calon Ketua KNPI Kota Cimahi, Sulthan Mujahid Abdul Jabbar menegaskan per hari ini para calon sudah mengklarifikasi tentang niatan, maksud, dan tujuan kenapa hal itu bisa terjadi, tentang peristiwanya seperti apa, dan sebagainya. 

Sulthan menuturkan Harapannya agar tidak ada lagi konflik di area itu, supaya kita bisa berprogres karena tahapan pun sudah makin dekat untuk menjalani musda.

"Kesimpulannya, untuk teman-teman OKP, dari kami para calon tidak ada keberatan apapun, mau itu tahapannya rekonsiliasi dilanjutkan atau demokrasi pun dilanjutkan. Kami sepakat mengembalikannya kepada pihak yang berwenang," ujarnya pada awak media.

Dalam hal ini, kata Sulthan, panitia SC OC atau ketua DPD KNPI sendiri, dengan mempertimbangkan beberapa hal. Tadi diberikan waktu 3 hari untuk mengajukan keberatan atau tidak keberatan.

"Saya juga memberitahu kepada para OKP bahwa dengan kesempatan yang sudah diberikan oleh SC OC untuk berpendapat, jika ada dari teman-teman OKP yang tidak setuju dengan rekonsiliasi atau verifikasi berkas yang tidak diterima oleh panitia, sampaikan secara prosedural, yaitu dengan surat," bebernya.

"Begitu juga untuk teman-teman OKP yang memang tegas memegang batasan-batasan dan tahapan-tahapan sesuai AD/ART," sambung Sulthan.

Walaupun sudah lewat, Sulthan menegaskan untuk sampaikan saja. Nanti SC OC atau panitia penyelenggara musda akan memiliki dua pandangan yang setuju dan yang tidak setuju yang bisa dijadikan salah satu dasar pengambilan keputusan.

Harapan ke depan untuk musda, pastinya kondusif, karena Sulthan menegaskan untuk menjunjung tinggi kondusifitas. Mau itu demokrasi, mau itu aklamasi, sebenarnya aklamasi pun bagian dari demokrasi. 

"Menurut saya, aklamasi merupakan bentuk demokrasi karena voting adalah opsi terakhir ketika tidak ada solusi," kata Sulthan.

Sulthan menjelaskan, terkait Rencana pelaksanaan musda disampaikan tanggal 23 Agustus 2025. 

"Untuk persiapan khusus, dari awal kami tidak pernah hilang begitu saja; kami terus menjalin silaturahmi, kolaborasi, bahkan sekarang sudah berbicara tentang program," jelasnya. 

Karena ketika disebut musda, lanjut Sulthan, ingin sudah ada persiapan sebelum menjabat, atau sebelum siapapun menjabat, untuk memberi masukan tentang apa saja yang harus dilaksanakan.

Jumlah suara OKP yang diperlukan pun diperkirakan mungkin sekitar seratus sekian.

"tapi ini bisa dikonfirmasi karena hasil verifikasinya saya belum lihat, Alhamdulillah per hari ini rekomendasi sudah ada sekitar 80 okp," katanya.

Inovasi ke depannya, ini menjadi hal menarik, karena tahapan pencalonan KNPI tidak ada proses debat, uji publik, dan sebagainya. 

Justru momentum ini bisa menaikkan nama KNPI. Banyak anak muda yang baru tahu KNPI setelah konflik ini terjadi, jadi kita ambil sisi positifnya.

Dengan banyaknya calon dan dinamika, nama KNPI pun menjadi terangkat. Kalau pun ada keberatan soal perpanjangan tahapan, sebaiknya diajukan lewat surat agar dasar pengambilan keputusan SCOC atau kepanitiaan jelas. 

"Karena kalau berbicara OKP sebagai pemegang saham, kita tinggal lihat saja siapa yang memiliki saham lebih banyak," tutup Sulthan dengan optimis.(F44HY)