Cimahi ,Jagatpewarta.com - Di tengah padatnya penduduk dan sempitnya Gang Cibabat, Anggota DPRD Kota Cimahi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sopian Syekh Abdul Sani Haeruman, S.Pd., tetap menggelar kegiatan hearing bersama warga di RT 05 RW 04 Kelurahan Cibabat, Sabtu (17/1/2026).
Dalam wawancara dengan awak media, Sopian menyoroti pelaksanaan program Dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Cimahi yang dinilai masih kurang memberdayakan masyarakat sekitar lokasi dapur.
Menurutnya, MBG merupakan program yang sangat baik dan layak didukung penuh, termasuk oleh PKS. Program ini dinilai strategis untuk menjamin asupan gizi anak-anak, sekaligus mendukung kualitas kesehatan dan pendidikan generasi muda.
“Program makan bergizi gratis ini sangat positif. Kita dukung, karena menyangkut gizi anak-anak negeri. Tapi dalam pelaksanaannya, saya berharap dapur MBG benar-benar melibatkan dan memberdayakan warga sekitar,” tegas Sopian.
Ia menilai, kehadiran dapur MBG di suatu wilayah seharusnya tidak terasa asing bagi masyarakat setempat. Salah satu caranya adalah dengan merekrut tenaga kerja lokal sebagai bagian dari operasional dapur.
“Kalau pekerjanya orang sekitar, setelah diberi pelatihan dan sertifikasi, itu akan sangat terasa manfaatnya. Selain mendukung program gizi, ini juga jadi solusi pengurangan pengangguran di Cimahi,” ujarnya.
Sopian menegaskan bahwa pihak DPRD akan mengawal agar penyerapan anggaran MBG benar-benar sesuai peruntukannya dan sampai ke rakyat.
Ia juga menekankan pentingnya kualitas dan keamanan makanan, mengingat program ini langsung dikonsumsi oleh anak-anak.
“Ini menyangkut perut dan otak anak-anak kita. Tidak boleh sembarangan. Harus dipastikan tidak ada masalah seperti keracunan. Pengawasan harus ketat,” katanya.
Ia berharap setiap dapur MBG di Kota Cimahi menjalin koordinasi aktif dengan Dinas Kesehatan, sehingga jika terjadi persoalan, dapat ditangani bersama tanpa saling menyalahkan.
Selain MBG, hearing tersebut juga menjadi ruang bagi warga menyampaikan berbagai persoalan sosial, salah satunya terkait BPJS PBI dan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal.
Sopian mengungkapkan, masih banyak warga yang belum mendapatkan BPJS PBI, termasuk mereka yang sebelumnya terdaftar melalui perusahaan namun kini sudah tidak bekerja. Padahal, Kota Cimahi telah berstatus Universal Health Coverage (UHC).
“Yang belum dapat BPJS PBI atau yang terputus karena tidak lagi bekerja, itu akan kami advokasi. Saya akan koordinasi dengan dinas terkait agar bisa diperjuangkan kembali,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pekerja informal seperti pedagang kecil, tukang parkir, ojek online, hingga penyandang disabilitas yang bekerja mandiri namun belum terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.
“Ini pejuang rupiah untuk keluarganya. Kalau terjadi kecelakaan kerja atau meninggal, harus ada perlindungan. Saya mendorong agar anggaran BPJS Ketenagakerjaan informal bisa ditambah,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Sopian turut membahas pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang berasal dari aspirasi masyarakat.
Ia meminta agar setiap usulan pembangunan disusun secara detail dan akurat, mulai dari panjang jalan, volume pekerjaan, hingga identitas pengusul dan kontak yang jelas.
“Supaya saat diverifikasi tidak ada masalah. Ini penting agar aspirasi masyarakat benar-benar bisa direalisasikan,” katanya.
Menutup kegiatan hearing, Sopian menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, mengawal program pemerintah agar tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi warga Cimahi.
“Hearing seperti ini bukan sekadar formalitas. Ini cara kami memastikan suara masyarakat benar-benar didengar dan diperjuangkan,” pungkasnya.
(Die234)
