Cimahi,Jagat pewarta.com - Di tengah riuh polemik publik soal anggaran DPRD Kota Cimahi yang mencapai Rp92 miliar, Anggota DPRD Kota Cimahi Komisi IV Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sopian Syekh Abdul Sani Haeruman, S.Pd., turun langsung ke masyarakat.
Melalui kegiatan hearing yang digelar di RT 05 RW 04 Kelurahan Cibabat, Sabtu (17/1/2026), Sopian memilih jalur dialog untuk menjawab kegelisahan warga sekaligus meluruskan berbagai persepsi yang berkembang.
Saat diwawancarai awak media, Sopian menegaskan bahwa pro dan kontra terkait anggaran DPRD adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Ia menyebut, penolakan maupun dukungan datang dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk LSM.
“Yang penting anggaran itu bisa ditelusuri, transparan, dan sesuai dengan tugas pokok serta fungsi kami sebagai anggota dewan,” ujarnya.
Menurut Sopian, anggaran Rp92 miliar tersebut kerap disalahpahami seolah-olah seluruhnya digunakan oleh anggota DPRD. Padahal, alokasi itu mencakup berbagai kebutuhan kelembagaan, program kerja, hingga belanja pendukung lainnya yang semuanya memiliki mekanisme pertanggungjawaban.
Ia juga menepis anggapan bahwa anggaran tersebut semata-mata untuk perjalanan dinas yang tidak efektif. Sopian menekankan, perjalanan dinas memiliki dasar hukum yang jelas dan substansi yang nyata, terutama untuk studi banding dan pendalaman regulasi.
“Setiap daerah punya karakteristik berbeda. Misalnya saat pembahasan Perda di Bapemperda tentang konflik sosial, kunjungan ke DPRD daerah lain itu penting.
Kita bisa belajar bagaimana Perda tersebut diterapkan, lalu kita bandingkan dengan kondisi Cimahi,” jelasnya.
Meski demikian, Sopian mengakui bahwa prinsip efisiensi tetap menjadi acuan. Ia menyebut telah terjadi pengurangan alokasi anggaran, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.
Lebih jauh, hearing ini dimanfaatkan Sopian sebagai sarana menyapa konstituen dan menjaring aspirasi secara langsung. Ia mengungkapkan, dengan jumlah RW di Cibabat yang mencapai puluhan, tidak mungkin seluruhnya tersentuh dalam satu program resmi.
“Kalau kegiatan formal terbatas, maka kita harus hadir secara pribadi. Hearing seperti ini penting agar sentuhan wakil rakyat ke masyarakat tidak hilang,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, Sopian juga menerima keluhan warga terkait minimnya informasi program pemerintah yang sampai ke masyarakat. Ia mengakui hal itu sebagai catatan serius.
“Saya pun baru tahu bahwa masih banyak warga yang tidak mendapat informasi utuh. Padahal ini penting, supaya masyarakat tahu bahwa program pemerintah itu ada dan berjalan,” ujarnya.
Ia berharap ke depan jalur komunikasi dari OPD dan para pemangku kepentingan dapat tersambung hingga ke lapisan terbawah masyarakat. Menurutnya, komunikasi publik adalah kunci agar anggaran yang digunakan benar-benar dirasakan manfaatnya.
“Hearing ini bukan sekadar formalitas. Ini ruang mendengar, ruang menyambung komunikasi yang sempat terputus, dan bagian dari tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat,” pungkas Sopian.
(Die 234)
