CIMAHI,Jagatpewarta.com – Penerapan sistem parkir baru di kawasan Pasar Atas Kota Cimahi yang menggunakan pintu gate otomatis dengan karcis elektronik menuai keluhan dari berbagai pihak.
Tidak hanya pengunjung dan pedagang, warga sekitar pasar juga turut merasakan dampak signifikan dari perubahan tersebut.
Kebijakan pengelolaan parkir yang kini ditangani pihak ketiga, yakni PT Sentryprak Utama Indonesia asal Bekasi, menggantikan sistem lama yang sebelumnya dikelola warga setempat selama lebih dari lima tahun.
Peralihan ini terjadi setelah Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kota Cimahi melakukan proses tender.
Warga dari RW 05, RW 08, dan RW 09 menjadi kelompok yang paling terdampak. Mereka mengaku kehilangan mata pencaharian yang selama ini bergantung pada pengelolaan parkir Pasar Atas.
Saat di temui awak media Rabu (1/04/2026),Salah seorang warga RW 05, Deni, mengungkapkan kekecewaannya. Ia menyebutkan bahwa selain kehilangan pekerjaan, sistem baru juga tidak memberikan penghasilan yang layak bagi warga yang masih dipekerjakan.
“Sekarang penghasilan jauh di bawah UMR, beda sekali dengan sebelumnya saat masih dikelola warga,” ujarnya.
Keluhan serupa juga datang dari bapak Rahmat Hidayat warga RW 08. Dari sekitar 20 orang yang sebelumnya bekerja sebagai pengelola parkir, kini hanya empat orang yang masih diakomodir oleh pihak perusahaan.
"Bahkan pada saat menjelang lelang kita dua kali mengajukan surat audensi ke dewan kembali tapi tidak direspon sama sekali oleh komisi II nya ucapnya.
Sehingga apa ya g dilakukan kita menjadi percuma karena saya berasumsi bahwa komisi II tidak menyampaikan aspirasi warga pungkasnya
Di sisi lain, para pedagang Pasar Atas juga merasa dirugikan dengan penerapan sistem parkir elektronik tersebut. Mereka menilai sistem baru justru menyulitkan pengunjung, yang berdampak pada menurunnya jumlah pembeli.
Warga mengaku sempat berupaya mengikuti proses tender agar tetap bisa mengelola parkir secara mandiri, namun kalah bersaing dengan perusahaan asal Bekasi tersebut.
Mereka berharap Pemerintah Kota Cimahi dapat mengevaluasi kebijakan tersebut dan mempertimbangkan kembali dampak sosial yang ditimbulkan, khususnya bagi warga lokal yang kehilangan sumber penghasilan.(Die234)
