CIMAHI, Jagatpewarta.com- Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudistira, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) se-Jawa Barat yang dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat SNI ISO/IEC 27001:2022 tentang sistem manajemen keamanan informasi. Kegiatan tersebut digelar di ballroom pada Rabu (22/4/2026) dan dihadiri para kepala Disdukcapil dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat.
Dalam sambutannya, Adhitia menyoroti pentingnya integrasi data kependudukan yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah besar secara nasional. Ia menegaskan, terdapat tiga aspek utama yang perlu menjadi perhatian bersama, yakni data, sistem, dan layanan.
Isu ini mengemuka setelah adanya perbandingan antara e-KTP Indonesia dengan sistem identitas digital negara lain seperti MyCard. Menurutnya, Indonesia sebenarnya telah memiliki e-KTP berteknologi chip canggih sejak lebih dari satu dekade lalu. Namun, implementasi integrasi data secara menyeluruh belum berjalan optimal.
“Pertanyaannya kenapa e-KTP yang sudah canggih belum terintegrasi maksimal? Jawabannya ada pada nilai dan risiko data. Data itu mahal, dan data kependudukan Indonesia mencakup sekitar tiga persen populasi dunia,” ujarnya.
Ia menjelaskan, besarnya nilai data tersebut justru menjadi tantangan tersendiri. Integrasi langsung melalui chip e-KTP dinilai rawan terhadap kebocoran apabila sistem keamanan belum benar-benar kuat. Risiko peretasan pun meningkat seiring tingginya nilai data di pasar gelap global.
“Perlindungan data bukan hanya soal teknis, tapi juga menyangkut kedaulatan negara,” tegasnya.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu berhati-hati dalam membuka akses integrasi data. Penguatan sistem keamanan siber, enkripsi, serta mekanisme autentikasi menjadi syarat utama sebelum integrasi dilakukan secara luas.
Meski demikian, Adhitia menyebut Indonesia tetap memiliki keunggulan dibanding banyak negara lain. Kepemilikan e-KTP berbasis chip untuk ratusan juta penduduk merupakan capaian besar, meskipun tantangan pengelolaan datanya jauh lebih kompleks.
Dalam kesempatan wawancara, ia juga mengungkapkan kebanggaannya atas terpilihnya Kota Cimahi sebagai tuan rumah Rakor Disdukcapil tingkat Jawa Barat.
“Alhamdulillah, Kota Cimahi dipercaya menjadi tuan rumah. Ini kebanggaan bagi kami karena seluruh kepala Disdukcapil kabupaten/kota hadir di sini,” katanya.
Ia memaparkan, Disdukcapil Kota Cimahi telah mencatat berbagai capaian positif. Target perekaman data kependudukan yang secara nasional ditetapkan 80 persen, berhasil dilampaui hingga lebih dari 99 persen. Begitu pula dengan indikator lain yang melampaui target nasional.
Selain itu, Cimahi juga telah masuk dalam kategori zona integritas, yang mencerminkan pelayanan publik yang cepat, akurat, dan transparan.
“Ini bukti bahwa pelayanan kepada masyarakat Cimahi sudah sangat baik, bahkan bisa dibandingkan dengan daerah lain,” ungkapnya.
Adhitia juga menyinggung tantangan kepadatan penduduk di Kota Cimahi yang kini mencapai sekitar 14.000 jiwa per kilometer persegi setara dengan wilayah Jakarta Pusat. Kondisi ini menuntut penataan ruang yang lebih matang dan berorientasi jangka panjang.
Ke depan, konsep hunian vertikal dinilai menjadi solusi yang tidak terhindarkan, menggantikan pola rumah tapak yang kian terbatas. Pemerintah daerah pun tengah menyiapkan penyesuaian rencana tata ruang untuk 25 hingga 50 tahun mendatang.
“Kita harus mulai memikirkan Cimahi ke depan mau seperti apa. Dengan kepadatan yang tinggi, semua aspek ekonomi, sosial, hingga lingkungan harus dikaji secara komprehensif,” jelasnya.
Ia menambahkan, meski arus urbanisasi tidak bisa dibendung sepenuhnya, pemerintah akan terus berupaya menata kota agar tetap layak huni bagi masyarakat, baik warga asli maupun pendatang.
(Die234)