CIMAHI,Jagatpewarta.Com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cimahi menggelar Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) tingkat Kota Cimahi di Kantor Bawaslu Kota Cimahi, Jalan Babakan No. 37, Selasa (21/7/2026). Kegiatan ini menjadi upaya Bawaslu dalam memperluas keterlibatan masyarakat untuk mengawal proses demokrasi menuju Pemilu dan Pilkada mendatang.
Acara tersebut dihadiri Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat Zacky Muhammad Zamzam, Ketua Bawaslu Kota Cimahi Fathir Rizkia Latif, jajaran komisioner Bawaslu Kota Cimahi, serta peserta yang berasal dari kalangan mahasiswa, pemilih pemula, dan organisasi kemasyarakatan.
Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Kota Cimahi, Fathir Rizkia Latif, menyampaikan bahwa Pendidikan Pengawasan Partisipatif merupakan salah satu strategi Bawaslu dalam memperluas partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.
Ia mengakui kegiatan tahun ini diselenggarakan dengan berbagai keterbatasan, khususnya dari sisi anggaran. Namun demikian, menurutnya, hal tersebut tidak mengurangi substansi dan tujuan utama pelaksanaan P2P.
"Kegiatan ini menjadi ruang diskusi. Kami berharap peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga memberikan pendapat, kritik, maupun masukan mengenai model pengawasan pemilu yang efektif. Masukan tersebut sangat penting bagi Bawaslu Kota Cimahi dalam memperkuat sistem pengawasan," ujar Fathir.
Menurutnya, pengawasan pemilu harus dilakukan secara menyeluruh agar mampu mendorong tegaknya hukum kepemiluan sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi. Ia menegaskan bahwa partisipasi masyarakat harus bersifat bermakna (meaningful participation), bukan sekadar formalitas.
"Partisipasi harus memberikan makna. Kesadaran berdemokrasi harus ditularkan, dimulai dari keluarga hingga lingkungan sekitar. Dengan begitu, pada Pemilu dan Pilkada berikutnya masyarakat akan semakin aktif mengawasi jalannya proses demokrasi, baik terhadap peserta maupun penyelenggara pemilu," katanya.
Fathir juga berharap para peserta, khususnya mahasiswa, mampu menyerap ilmu sebanyak-banyaknya dan menjadi agen penyebar nilai-nilai demokrasi di tengah masyarakat.
"Saya berharap kegiatan ini bukan menjadi yang pertama dan terakhir bagi teman-teman. Manfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kapasitas dan terus berkontribusi dalam pengawasan demokrasi, tidak hanya saat tahapan pemilu berlangsung, tetapi juga di masa non-tahapan," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Zacky Muhammad Zamzam, menjelaskan bahwa Pendidikan Pengawasan Partisipatif dilaksanakan secara serentak di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat sebagai bagian dari program prioritas nasional Bawaslu.
"Kami ingin melibatkan lebih banyak elemen masyarakat sebagai pengawas partisipatif menghadapi Pemilu 2029. Meski pelaksanaannya masih beberapa tahun lagi, tahapan pemilu akan dimulai pada Juni 2027. Karena itu, Bawaslu sejak dini mempersiapkan masyarakat agar siap berpartisipasi aktif dalam pengawasan," ujarnya.
Menurut Zacky, para peserta yang mengikuti P2P diharapkan nantinya mampu menjadi agen pengawas partisipatif yang berperan dalam pencegahan pelanggaran, memberikan edukasi kepada masyarakat, hingga melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu.
"Pendidikan Pengawasan Partisipatif sangat membantu Bawaslu dalam memperkuat fungsi pengawasan. Kehadiran masyarakat sebagai mitra pengawasan akan membuat proses demokrasi berjalan lebih jujur, adil, dan berintegritas," tuturnya.
Ia menambahkan, program P2P merupakan agenda rutin tahunan yang diselenggarakan Bawaslu di seluruh Indonesia, termasuk di Jawa Barat. Peserta berasal dari berbagai unsur masyarakat, seperti mahasiswa, pemilih pemula, dan organisasi kemasyarakatan, sebagai representasi kelompok strategis dalam membangun budaya demokrasi yang partisipatif.
(Die234)