Cimahi,Jagatpewarta.com – Isu dugaan monopoli media oleh kelompok kerja (Pokja) di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi menuai sorotan.
Sejumlah pelaku media menilai mekanisme yang berjalan saat ini tidak adil dan cenderung merugikan jurnalis serta perusahaan media.
Salah satu perwakilan media, Ucu Sudarsah, mengungkapkan kekecewaannya terhadap sistem yang diterapkan oleh Humas Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Cimahi.
Ia menilai selama ini tidak ada keterbukaan terkait pengelolaan artikel yang masuk melalui Pokja.
“Selama ini Humas Diskominfo tidak transparan soal artikel yang masuk. Padahal awal kerja sama itu langsung antara media dengan Humas, bukan melalui Pokja seperti sekarang,” ujar Ucu saat ditemui, baru-baru ini.
Menurutnya, perubahan alur distribusi artikel yang kini diatur oleh Pokja justru menimbulkan ketidakpastian bagi media.
Ia mempertanyakan dasar kebijakan tersebut, termasuk pengelolaan anggaran media yang berada di Diskominfo.
“Yang jadi pertanyaan, bagaimana sebenarnya pengelolaan anggaran media di Diskominfo? Kenapa sekarang Pokja yang mengatur alur artikel? Ini jelas merugikan media dan jurnalis,” tegasnya.
Ucu menambahkan, kondisi ini berpotensi menciptakan ketimpangan dalam distribusi informasi serta peluang kerja sama.
Ia berharap pemerintah daerah dapat membuka ruang dialog dan mengevaluasi sistem yang dinilai tidak berpihak pada prinsip keadilan dan transparansi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Diskominfo Kota Cimahi belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut.
(Die234)