Cimahi Jagatpewarta. Com - Kelurahan Karangmekar, Kecamatan Cimahi Tengah, menggelar Forum Group Discussion (FGD) Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Partisipatif Tahun 2026, Selasa (20/1/2026), di Aula Kelurahan Karangmekar.
Forum ini menjadi langkah awal penentuan arah pembangunan Kota Cimahi untuk tahun anggaran 2027.
Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda, perwakilan Camat Cimahi Tengah, Lurah Karangmekar, Ketua LPM Kota Cimahi, LPM Kecamatan Cimahi Tengah, LPM Kelurahan Karangmekar, tim fasilitator kelurahan, serta seluruh peserta Musrenbang Kelurahan Karangmekar Tahun 2026.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cimahi, Endang, hadir mewakili Wali Kota Cimahi. Dalam keterangannya kepada awak media, Endang menegaskan bahwa proses perencanaan pembangunan tahun ini tidak terlepas dari kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diterapkan pemerintah.
“Dengan adanya efisiensi anggaran, pelaksanaan Musrenbang kita padatkan dalam satu hari. Namun esensinya tetap sama, yakni menjaring dan memperjuangkan aspirasi masyarakat,” kata Endang.
Ia menjelaskan, seluruh usulan yang disampaikan masyarakat akan diproses secara berjenjang, dimulai dari tingkat kelurahan, kemudian dibahas di tingkat kecamatan. Setiap usulan akan dirumuskan dalam formulir resmi dan diselaraskan dengan program perangkat daerah.
Menurutnya, tantangan utama dalam Musrenbang adalah menyelaraskan banyaknya aspirasi masyarakat dengan kondisi nyata di lapangan serta kemampuan keuangan daerah. Karena itu, setiap usulan harus dianalisis secara objektif dan proporsional.
“Kita harus melihat potensi wilayah, urgensi kebutuhan, dan tentu menyesuaikannya dengan anggaran yang tersedia. Tidak semua usulan bisa langsung direalisasikan, sehingga diperlukan penentuan skala prioritas,” ujarnya.
Endang juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Cimahi tidak hanya bergantung pada APBD dalam merealisasikan pembangunan.
Berbagai sumber pendanaan alternatif akan terus diupayakan, mulai dari bantuan pemerintah provinsi dan pusat, hingga kolaborasi dengan pihak swasta melalui program CSR serta partisipasi masyarakat.
“Jika memungkinkan, pembangunan tidak hanya bersumber dari APBD. Kita dorong juga dari provinsi, pusat, CSR, bahkan swadaya masyarakat,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan forum strategis untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang benar-benar berdampak bagi masyarakat.
“Usulan yang dibahas hari ini bisa menjadi prioritas utama, selama sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memungkinkan untuk direalisasikan,” pungkas Endang.
(Die234)
